Kepala Pemerintahan Termuda di Dunia
Perdana Menteri Termuda di Dunia
Kepala Pemerintahan Termuda di Dunia
Koalisi bentukan Milo Đukanović (Menteri Pertahanan Sementara periode 5 Juni 2006–10 November 2006 dan Presiden Montenegro periode 15 Januari 1998–25 November 2002 serta Perdana Menteri Montenegro periode 15 Februari 1991–5 Februari 1998, 8 Januari 2003–10 November 2006, dan 29 Februari 2008–29 Desember 2010) meraih sukses dalam dua kali pemilu di Montenegro. Pada pemilu yang dilaksanakan tanggal 10 September 2006, Koalisi Eropa Montenegro (Koalicija za Evropsku Crnu Goru atau Coalition for a European Montenegro) mendapatkan 164.737 (48,62%) atau 41 kursi parlemen. Sementara, saingan terdekatnya, Serb List (Srpska lista) mendapatkan 49.730 (14,68%) atau 12 kursi. Gabungan partai politik yang terdiri Partai Sosial Demokrat Montenegro (SNP), Partai Rakyat (NS: Narodna Stranka atau People’s Party) pimpinan Predrag Popović, dan Partai Demokrat Serbia (DSS: Demokratska srpska stranka atau Democratic Serb Party) pimpinan Ranko Kadić meraih 47.683 (14,07%) atau 11 kursi. Partai baru, Gerakan untuk Perubahan (PzP: Pokret za Promjene atau Movement for Changes) pimpinan Nebojša Medojević justru membuat kejutan dengan mendapatkan 44.483 (13,13%) atau 11 kursi. Satu partai koalisi dan tujuh partai peserta pemilu lainnya meraih kurang dari 5 kursi di parlemen.
Koalisi partai pimpinan Milo Đukanović kembali meraih kemenangan mayoritas dalam pemilu awal tanggal 27 Januari 2009. Koalisi terdiri dari Partai Demokrat Sosialis Montenegro (Demokratska Partija Socijalista Crne Gore atau Democratic Party of Socialists of Montenegro) yang berkuasa dan dipimpinnya sendiri dengan tiga partai lainnya, yaitu Partai Sosial Demokrat Montenegro (Socijaldemokratska Partija Crne Gore atau Social Democratic Party of Montenegro) pimpinan Ranko Krivokapić (Presiden Parlemen Montenegro sejak 3 Juni 2003), Croatian Civic Initiative (HGI: Hrvatska građanska inicijativa) pimpinan Marija Vučinović, dan Partai Bosnia (Bošnjačka Stranka atau Bosniak Party) pimpinan Rafet Husović.
Hasil pemilu yang resmi diumumkan pada 29 Maret 2009 tersebut memperlihatkan, partai berkuasa, Koalisi Eropa Montenegro meraih 168.290 (51,94%) suara atau 47 dari 81 kursi parlemen. Koalisi SNP dan Partai Sosial Demokrat Montenegro mendapatkan 54.545 (16,83%) atau 8 kursi. Demokrasi Serbia Baru (NSD: New Serb Democracy atau NOVA: Nova srpska demokratija) pimpinan Andrija Mandić memperoleh 29.885 (9,22%). Koalisi PzP dan We Can pimpinan Nebojša Medojević mendapatkan 19.546 (6,03%) atau 5 kursi. Duabelas partai politik dan gabungan partai politik lainnya hanya mendapatkan kurang dari 10.000 suara dan tidak mendapatkan kursi di parlemen. Dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 500.000 hanya diikuti sekitar 66,19 persen pemilih atau hanya sekitar 329.818 pemilih. Kemenangan tersebut menghantarkan Milo Đukanović sebagai Perdana Menteri kembali.
Dalam masa jabatan ketiga, Milo Đukanović memilih mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri pada tanggal 21 Desember 2010. Sepeninggal Đukanović, partainya mengusulkan Igor Lukšić yang menjabat Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan untuk memimpin pemerintahan selanjutnya. Lukšić resmi mengambil alih pimpinan pemerintahan setelah disetujui Parlemen Montenegro pada 29 Desember 2010. Penunjukan Lukšić sebagai pimpinan pemerintahan (Perdana Menteri) menempatkannya sebagai pimpinan termuda di dunia dengan usia 35 tahun. Sementara, Atifete Jahjaga yang menjabat Presiden Kosovo sejak 7 April 2011 sebagai pimpinan negara termuda wanita.
Pimpinan Pemerintahan Termuda di Dunia
Igor Lukšić lahir di Bar, Yugosliavia (kini Montenegro) pada tanggal 14 Juni 1976. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan sekolah menengah di kota kelahirannya. Keluarga Lukšić (dari ayah kedua di pihak ibu) berasal dari daerah Montenegro tua. Latar belakang keluarganya mengikuti pola klasik dari kelas menengah Yugoslavia. Seorang kakeknya bekerja sebagai masinis kereta api dan seorang lainnya sebagai kapten tentara yang bergabung menjadi Partisan saat Italia menduduki Montenegro pada tahun 1941. Ayahnya bekerja sebagai seorang insinyur laut dan kemudian menjabat direktur teknis di perusahaan pelayaran Bar yang pernah mengorganisir kapal penyelamatan Montenegro dan lain-lain dari Libya. Ketika tumbuh menjadi dewasa, dia ingin berkarir dalam misi diplomatik atau kedokteran sebelum kemudian belajar ekonomi di Universitas Montenegro.
Pada 10 Juni 1998, dia lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Montenegro di Podgorica dan belajar di Academy Diplomatik Wina pada tahun 1999. Pada 3 Oktober 2002, dia menyelesaikan studi pascasarjana. Gelar Master diperolehnya dengan judul skripsi “Spontaneous Order and Transition” (Orde Spontan dan Transisi) dari Universitas Montenegro. Pada 10 September 2005, dia meraih gelar PhD dengan tema “Transition – the Process of Achieving Economic and Political Freedoms” (Transisi – Proses Mencapai Kebebasan Ekonomi dan Politik). Ia menikah dengan Natasha dan memiliki tiga anak (anak-anak perempuannya bernama Sofi dan Daria serta Aleksej, anak laki-lakinya). Selain berbicara dalam bahasa asli Montenegro, ia fasih berbicara dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Italia. Luksic memiliki blog dalam Montenegro dan Inggris.
Pertama kali dia terpilih menjadi anggota Parlemen Montenegro pada tahun 2001. Selama periode Januari-April 2003, ia menjadi penasehat Public Relation (PR) Perdana Menteri. Pada Maret 2003-Februari 2004, ia menjabat Wakil Menteri Luar Negeri Serbia dan Montenegro. Ia diangkat sebagai Menteri Keuangan pada 16 Februari 2004. Sebagai Menteri Keuangan, dia menampilkan sebagai sosok reformis yang pro-bisnis. Berkali-kali menyatakan bahwa dia percaya pada kekuatan kewirausahaan dan kepemilikan. Dia menganjurkan privatisasi untuk menyelamatkan dan memodernisasi pekerjaan di Montenegro.
Dengan peekonomian yang kecil dan terbuka, Montenegro terguncang oleh resesi pada akhir tahun 2000-an hingga tahun 2008. Pendapatan anggaran praktis runtuh dengan berkurangnya pemasukan dari sektor pariwisata. Pemerintah Montenegro menjadi semakin bergantung pada sumber-sumber donor asing untuk membiayai pengeluarannya. Kemudian, pemerintah menerbitkan Eurobonds pada September 2010 dan dianggap sukses besar serta dipandang sebagai bukti kepercayaan sektor keuangan Montenegro. Permintaan investor untuk sekuritas pemerintah Montenegro meningkat jumlahnya mencapai tiga kali lebih tinggi dari yang ditawarkan. Departemen Keuangan di bawah kepemimpinannya mengeluarkan sepuluh tahun obligasi senilai 200 juta Euro pada tingkat suku bunga tetap sebesar 7,85 persen. Berbagai isu muncul setiap saat bahwa Departemen Keuangan juga mencari kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF: International Monetary Fund), namun pejabat pemerintah, termasuk sang menteri selalu berbicara tentang hal itu dalam berbagai kesempatan. Dengan mengeluarkan Eurobonds, pemerintah mampu menghindari kemungkinan tersebut.
Igor Lukšić telah lama dipandang sebagai penerus mantan Perdana Menteri sekaligus Kepala Negara Milo Đukanović. Sebelum mengundurkan diri dari jabatan pimpinan pemerintahan, Lukšić merupakan calon pertama pengganti meskipun Đukanović kembali menduduki jabatan Ketua Partai Demokrat Sosialis. Kemudian, Željko Šturanović (Perdana Menteri periode 10 November 2006–29 Februari 2008) mencalonkannya sebagai Perdana Menteri karena dipandang dapat berkompromi dengan Đukanović dan Svetozar Marović (Perdana Menteri periode 7 Maret 2003–3 Juni 2006 dan Presiden Montenegro periode 7 Maret 2003–3 Juni 2006). Nama yang disebut terakhir merupakan tokoh lain DPS yang segenerasi dengan mereka. Lukšić tetap mempertahankan jabatan sebagai Menteri Keuangan di kabinet baru. Karena faktor kesehatan, dua tahun kemudian, Sturanovic mengundurkan diri dan Đukanović kembali menajabat Perdana Menteri. Sementara, Lukšić diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri.
Sejumlah kontroversi internasional terus mengarah pada pribadi sang Perdana Menteri dan Đukanović dipandang menghambat proses menuju integrasi Uni Eropa Montenegro. Empat hari setelah Montenegro sebagai calon resmi pada 21 Desember 2010, Đukanović mengundurkan diri. DPS secara bulat mencalonkan Lukšić untuk menggantikan Đukanović. Pada 29 Desember 2010, Parlemen Montenegro melakukan pemungutan suara akhir menyangkut masalah itu. Terpilihnya Lukšić sebagai perdana menteri menempatkan Đukanović tetap sebagai Ketua DPS seperti yang dilakukan dalam pemerintahan Šturanović ketika itu.
Semenjak diangkat menjadi Perdana Menteri, jabatan Menteri Keuangan yang disandang sejak 16 Februari 2004 ditinggalkan pada 29 Desember 2010. Kabinet pimpinannya terdiri dari dua Wakil Perdana Menteri, yaitu Dusko Markovic (Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman) dan Vujica Lazovic (Wakil Perdana Menteri dan Menteri Informasi Masyarakat dan Telekomunikasi). Ke-15 pejabat lainnya memimpin departemen-departemen. Departemen Luar Negeri dan Integrasi Eropa dijabat politikus senior kelahiran Žabljak (Republik Sosialis Montenegro), Milan Roćen yang menjabat sejak 10 November 2006.
Pemilihan tersebut menjadikan dia sebagai perdana menteri termuda di dunia. Sejumlah tantangan sedang menghadang seperti modernisasi masyarakat dan melaksanakan reformasi, tetap menjaga stabilitas politik negara dan menghormati kebijakan yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya. Terlepas dari pernyataan bahwa keputusannya akan independen dan tidak terpengaruh oleh mantan Presiden sekaligus mantan Perdana Menteri Milo Đukanović yang dianggap sebagai boneka. Dia menepis anggapan bahwa Montenegro masih dijalankan dari balik layar oleh Đukanović. “Saya bertanggung jawab ketika merasa perlu berkonsultasi dengan banyak orang. Tapi tidak akan menerima jabatan itu jika saya harus menanggung semua tanggung jawab dari keputusan yang dibuat di tempat lain.”
Dalam wawancara pertamanya dengan media asing, kantor berita Reuters, Lukšić berkomitmen menjalankan pemerintahan dengan jelas, tepat, dan memberantas korupsi. “Rakyat Montenegro telah mengandalkan sepanjang seluruh sejarah pada kepribadian kuat,” katanya. Salah satu prioritas utamanya adalah untuk mencapai keanggotaan Montenegro di Uni Eropa secepat. mungkin. Untuk mempercepat proses, dia menuntut perubahan dalam nilai-nilai dalam masyarakat dan lebih berinisiatif. “Pemerintah tidak dapat dan tidak seharusnya menjadi solusi untuk semua masalah dan kekurangan. Harus akuntabel dan efisien dalam melaksanakan kewajiban konstitusional dan perundang-undangan. Saya menuntut setiap orang bertanggung jawab atas peran masing-masing, sehingga semua individu dapat bersama-sama berkontribusi untuk pembangunan secara keseluruhan di Montenegro,” katanya lagi seperti disampaikan dalam pidato pelantikannya.
Sebagai wakil presiden dari Partai Demokrat Sosialis (DPS), beberapa pengamat berpandangan bahwa dia merupakan politikus demokratis resmi sosial tentang kebijakan ekonomi agak liberal. Pada profil Facebook-nya, dia mengutip perkataan ekonom terkenal Austria, Friedrich Hayek. Selanjutnya, dia mencita-citakan untuk dapat melihat salah satu politisi yang lebih dari kanan ketika berangkat dari sisi kiri. Selain Tony Blair (Perdana Menteri Inggris periode 2 Mei 1997–27 Juni 2007), Lukšić juga menyebut Perdana Menteri Inggris David Cameron yang kini sedang menjabat sebagai politisi kontemporer yang dihormati. Ia juga “menyukai” David Cameron di Facebook [24] dan Margaret Thatcher (Perdana Menteri Inggris periode 4 Mei 1979–28 November 1990) yang dijuluki “Iron Lady” dan Winston Churchill (Perdana Menteri Inggris periode 10 Mei 1940–26 Juli 1945 dan 26 Oktober 1951–7 April 1955) sebagai model sejarah politiknya. Preferensi pribadinya berpengaruh secara kuat dari tokoh ekonomi “neoliberal”, Profesor Veselin Vukotic di Universitas Donja Gorica (Montenegro). Selain dirinya, Profesor Vukotic juga guru dari Milo Đukanović dan menjadi seorang tokoh penting dalam penyusunan sejumlah program privatisasi di Montenegro.
Igor Lukšić juga dosen ekonomi di Universitas Donja Gorica. Pada saat yang sama, Lukšić menyampaikan pesan dengan lebih “patriotik” dari sebagian besar anggota DPS, sehingga cukup menunjukkan sikap yang lebih teknokratis dalam berpolitik. Berbeda dengan pendahulunya. Lukšić terus menekankan bahwa ia berbicara dalam bahasa Montenegro dan kebijakannya berusaha mewakili kepentingan “bangsa Montenegro”.
Salah satu prioritas utama pemerintahannya adalah untuk mencapai keanggotaan Montenegro di Uni Eropa secepat mungkin. Kabinet dibentuk dan diumumkan tepat setelah mencapai kepastian sang calon dan diharapkan dapat mempercepat proses integrasi serta melaksanakan reformasi yang tetap dibutuhkan untuk mendapatkan waktu awal negosiasi. Setelah membentuk pemerintahan, Igor Lukšić memutuskan menggabungkan Departemen Integrasi Eropa dengan Departemen Luar Negeri dan Milan Rocen ditunjuk sebagai menteri, sehingga diharapkan “dapat terus berkomunikasi dengan Brussel serta dengan departemen lain dalam pemerintah dan entitas sosial lainnya.”
Secara pribadi, Perdana Menteri menjanjikan mengkoordinasikan semua kegiatan untuk tujuan menerapkan reformasi yang diperlukan Uni Eropa. Titik fokus lainnya adalah kerjasama internasional mengenai isu-isu keamanan kabinet yang dikhususkan untuk keanggotaan NATO (North Atlantic Treaty Organization atau OTAN: Organisation du traité de l’Atlantique Nord) bagi negara dan mempertahankan kehadiran Montenegro dalam misi penjaga perdamaian internasional, khususnya dalam misi Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF: International Security Assistance Force) di Afghanistan, operasi Uni Eropa di perairan lepas pantai Somalia serta di Misi Perserikatan Bangsa-bangsa di Liberia. Montenegro yang mendapat girikan kedua dari Rencana Aksi Keanggotaan NATO. Pada 21 Juli 2011, Pemerintah Montenegro mengakui Dewan Transisi Nasional (NTC: National Transitional Council) Libya. Sebagai negara kandidat, Montenegro juga menandatangani pernyataan mengutuk kekerasan di Suriah pada 18 Agustus 2011.
Selama 100 hari pertama kabinet, ia mengadakan pertemuan dengan sejumlah wakil dari berbagai kelompok yang berbeda dalam masyarakat Montenegro, termasuk partai-partai oposisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan berbagai kelompok minoritas dan perwakilan gereja. Pendekatan tersebut cukup mendapatkan sambutan positif. Sejumlah LSM menyebut dekriminalisasi pencemaran nama baik yang berlangsung pada Juni 2011 di bawah pemerintahannya dianggap sebagai suatu ukuran untuk meningkatkan kebebasan pers di Montenegro.
Pengamat internasional berpendapat bahwa bagian kebijakan dalam negeri yang dianggap penting seperti perjuangan melawan korupsi dan kejahatan terorganisir. Persoalan kriminalitas dianggap sebagai penghalang bagi Montenegro menuju keanggotaan Uni Eropa. Perdana Menteri memperkuat kekuasaan Komisi Nasional untuk menangani masalah korupsi. Berhenti berbelanja (stop shopping) disebarluaskan ke kantor-kantor kabinet untuk memotong birokrasi dan meminimalkan kesempatan penyuapan serta perangkap hukum diperbarui seperti yang direkomendasikan GRECO dan Komisi Eropa. Perdana Menteri Lukšić menekankan bahwa setiap warga sama di hadapan hukum dan terus dikatakan bahwa ia percaya tidak ada anggota pemerintah sebelumnya atau yang sedang menjabat dapat bebas pergi sebelum disidik kejaksaan jika tersangkut masalah hukum.
Sementara, para pengamat mengharapkan bahwa masalah dugaan korupsi pendahulunya segera dituntaskan. Pemberantasan melawan korupsi dan kejahatan terorganisir lain cukup mendapatkan momentum sejak Lukšić menjabat. Penangkapan walikota Budva dan orang-orang terdekatnya seperti saudara mantan Wakil Perdana Menteri Marovic merupakan kasus pertama politikus tingkat tinggi menghadapi tuduhan korupsi di Montenegro. Untuk menangani kejahatan terorganisir, pemerintah menjalin kerja sama dengan sejumlah besar negara lain guna menghadapi perdagangan narkoba, pencucian uang (money laundering), dan perdagangan manusia (human trafficking) di wilayah negara tersebut.
Beberapa minggu sebelum pelantikan Igor Lukšić, Montenegro mengalami bencana banjir terburuk dalam sejarah modern. Upaya pembangunan kembali diperoleh dengan dana bantuan banjir dari sembilan negara NATO dan Rusia. Kampanye penggalangan dana secara online pertama dilakukan di Montenegro dan juga dipromosikan di halaman Facebook Perdana Menteri Igor Lukšić. Pada tahun 2011, pemerintah Montenegro melakukan sensus resmi pertama sejak meraih kemerdekaan pada tahun 2006. Sensus memicu kekacauan politik dan partai oposisi menyatakan bahwa tekanan politik sedang diterapkan bagi warga negara dalam rangka menyesuaikan hasil sensus mengenai tokoh etnis dari jumlah populasi penduduk. Tetapi, sensus tidak menunjukkan gejolap apapun dan hasilnya tidak menunjukkan ada pergeseran secara signifikan, sehingga tidak menimbulkan penyelewengan data. Pada Juli 2011, Lukšić menyelenggarakan sebuah acara untuk menghormati keluarga kerajaan Montenegro, House of Petrović-Njegoš di Cetinje. Acara tersebut dirayakan dengan mengadopsi Undang-undang Keluarga Kerajaan yang diprakarsai kabinetnya guna mengatur status keturunan dari House of Petrovic. Pangeran Nikola II Petrović-Njegoš menyambut baik penerapan hukum, karena memungkinkan Keluarga Kerajaan berpartisipasi dalam proses Eropa untuk Montenegro.
Salah satu reformasi hukum terbesar dari kabinetnya adalah agar memasukkan harmonisasi gerak ke dalam Undang-undang Pemilu sesuai konstitusi baru yang diadopsi pada tahun 2007. Tetapi, hal itu memerlukan mayoritas dua pertiga suara majelis nasional yang tidak dimiliki oleh koalisi penguasa. Partai-partai oposisi menuntut pemerintah agar bahasa Serbia dijasikan bahasa resmi kedua negara di Montenegro dan dimasukkan dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Perbedaan ini tajam dibandingkan konflik politik, karena mencerminkan perbedaan identitas antara yang pro-Serbia dan pro-kemerdekaan dalam masyarakat Montenegro. Perdana Menteri Lukšić sempat menyebutkan kemungkinan diadakan pemilihan umum dini untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tetapi, secara luas, langkah itu dipandang sebagai taktik oleh masyarakat Montenegro. Sebuah kompromi akhirnya tercapai bahwa ketika partai-partai menyepakati bentuk pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah dengan “Sastra dan Bahasa Montenegro-Serbia, Bosnia, dan Kroasia”.
Setelah pelantikannya, Perdana Menteri Igor Lukšić mengatakan bahwa kabinetnya “menekankan secara khusus pertumbuhan di sektor energi, pariwisata dan transportasi serta perhatian khusus pada pembangunan di bagian utara Montenegro” dan “melanjutkan promosi efisiensi energi agar lebih mengandalkan pada sumber daya energi.” Tugas pertamanya adalah agar ekonomi kembali ke posisi tidak krisis. Perdana Menteri menyatakan bahwa perekonomian memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang dari 5% per tahun, dan stagnasi telah ditinggalkan, sebagai pertumbuhan diperkirakan berkisar 2,5% pada tahun 2011. Perdana Menteri berkomitmen untuk disiplin fiskal dan menyatakan bahwa defisit akan berubah menjadi surplus primer pada awal 2013 dan utang publik mencapai puncaknya pada tahun 2011 untuk 41% dari PDB. Menurut data pertama tahun 2011, FDI telah kembali. Isu Eurobond kedua dilakukan pada tingkat suku bunga setengah persentase poin lebih rendah dari yang sebelumnya, menunjukkan bahwa investor memiliki keyakinan yang kuat tentang keuangan Montenegro.
Para penentang mengatakan bahwa Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Wakil Perdana Menteri telah memainkan peran penting dalam isu-isu kontroversial di sekitar Prva Banka yang sebagian dimiliki keluarga Djukanovic. Lukšić membuka dihadapkan gubernur bank sentral, Ljubisa Krgovic dan membuat kebijakan. Pandangan yang berbeda juga ditayangkan terkait dengan cara menyelesaikan bank yang bermasalah. Parlemen memotong mandat Krgovic lebih cepat dan digantikan pada bulan Oktober 2010. Lukšić juga mendukung keputusan pemerintah untuk menyetujui rencana 44 juta Euro bailout untuk Prva banka Crne Gore (Bank Montenegro) dari anggaran negara.
Selama masa jabatan Perdana Menteri Milo Djukanovic tidak ada pertemuan tingkat tinggi diplomatik antara Jerman dan Montenegro. Perjalanan diplomatik pertama Igor Lukšić ke Jerman atas undangan Kanselir Angela Merkel. Beberapa bulan kemudian, Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle (Wakil Kanselir Jerman periode 28 Oktober 2009–16 Mei 2011) memimpin diplomasi dengan mengunjungi Perdana Menteri Igor Lukšić di Podgorica selama tur di Balkan